PEKANBARU, RIAUTERBARU.com -Tersebar surat dari Dinas Kesehatan Pekanbaru. Surat itu ditujukan kepada semua Direktur rumah sakit di Kota Bertuah, untuk mengembalikan seluruh vaksin Covid-19 yang ada.
Penarikan vaksin dilakukan karena jumlah vaksin yang disuntikkan tak sesuai dengan data yang diterima Dinas Kesehatan.
Surat tersebut nomor 441/Dinkes- SD/VI/2021/2543 tanggal 7 Juni 2021 yang ditandatangani Kepala Bidang Sumber Daya, dr David Oloan atas nama Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru.
Sehubungan dengan adanya evaluasi pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Pemerintah Kota Pekanbaru, maka kami memerintahkan kepada seluruh direktur rumah sakit se-Pekanbaru untuk segera mengembalikan vaksin COVID-19 ke Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru.
Deadline pengembalian sesuai surat adalah sore hari di tanggal yang sama. Tanpa pengecualian rumah sakit yang ada.
Plt Kepala Dinas Kesehatan Pekanbaru, Arnaldo, membenarkan surat yang beredar tersebut. Menurutnya, vaksin harus segera dikembalikan karena bermasalah.
“Vaksin diambil oleh fasyankes (fasilitas pelayanan kesehatan). Namun, ketika melakukan vaksin, data orang yang di vaksin tidak di-input ke P-care (pencatatan vaksinasi) dan SMILE (Sistem Monitoring Imunisasi dan Logistik Elektronik),” tegas Arnaldo.
Arnaldo memastikan sudah banyak dosis vaksin COVID-19 yang didistribusikan ke rumah sakit di Pekanbaru. Namun data jumlah penerima vaksin tidak kunjung diterima dan terdata dalam P-care dan SMILE.
“Data orang yang divaksin banyak yang belum di-input. Terkait penarikan vaksin berkaitan dengan data P-care dan SMILE,” katanya.
Terkait sejak kapan data vaksin dan jumlah penerima tidak sesuai, menurut Arnaldo sudah terjadi sebelum dirinya menjadi Plt. Sehingga tidak termasuk kegiatan vaksin massal yang baru saja diinstruksikan oleh Presiden Joko Widodo.
“Ini sepertinya sudah lama. Tidak ada hubungan dengan vaksin massal kemarin. Kita hanya ingin supaya data ini real agar ketika minta vaksin ke pusat, orang pusat bisa kasih vaksin,” katanya.
Untuk diketahui, vaksinasi COVID-19 mulai dilakukan dengan gencar setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkunjung ke Riau. Bahkan, selama pelaksanaan vaksinasi, banyak sekali memunculkan kerumunan.
Tak hanya kerumunan, banyak juga protes terkait transparansi pelaksanaan vaksin yang disorot anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Riau. Terbaru, vaksinasi di salah satu mal juga dibubarkan Satgas COVID-19 Riau karena melanggar protokol kesehatan.
Sumber : Detik
