ROHUL, RIAUTERBARU.com – Negeri 1000 Suluk, Wakil Bupati Rokan Hulu H.Indra Gunawan ucapkan terimakasih atas kinerja seluruh stakeholder dalam melakukan Kinerja Aksi Konvergensi Penurunan Stunting di Provinsi Riau Tahun 2020,
Lanjut Wabup,Dimana atas kinerja yang baik tersebut Kabupaten Rokan Hulu mendapatkan Piagam Penghargaan sebagai Kabupaten dengan peringkat Kinerja Terbaik III (Tiga).
Hal tersebut diungkapkan Wabup Indra Gunawan usai menerima Piagam Penghargaan yang diserahkan Secara langsung oleh Wakil Gubernur Riau H.Edy Afrizal Natar, Nasution, saat mengikuti Rapat Koordinasi penanggulangan kemiskinan Provinsi Riau tahun 2021 di Aula Balai Serindit Kantor gubernuran Provinsi Riau, Selasa (30/11) kemarin,
Dia berharap Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu kedepan akan melakukan yang lebih baik dari sebelumnya terutama dalam menangani masalah Stunting dan meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.
Selain Wakil Bupati Rohul, Hadir juga dalam Rakor Tersebut Wakil Bupati dan Wakil Wali Kota Se Provinsi Riau dengan didampingi masing-masing Staff dari Bappeda dan intansi yang berkaitan dengan pendataan masalah Stunting dan Kemiskinan.
Wakil Gubernur Riau H.Edy A. Natar Nst dalam sambutannya mengatakan bahwa Kemiskinan dan ketimpangan berkaitan erat dengan memberikan peluang yang sama kepada seluruh masyarakat untuk dapat mengakses pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan prasarana dasar, ungkap Nasution,
“Dimana Ketimpangan antar daerah dalam memberikan peluang agar masyarakatnya dapat memenuhi kebutuhan dasar merupakan tantangan yang berat saat ini”,
“Oleh karena itu Untuk mengatasi tantangan ini dibutuhkan upaya sungguh-sungguh dari seluruh jajaran Pemerintah Pusat dan Daerah” ujar Wagubri,’
Tambahnya, Provinsi Riau kondisinya sangat beragam, ada daerah yang dapat memenuhi pelayanan dasar kepada masyarakatnya dengan baik, namun masih banyak daerah yang belum mampu menyediakan kebutuhan dasar tersebut, dan untuk meningkatkan efektivitas upaya Pemerintah,maka diperlukan gambaran menyeluruh tentang kondisi dan aksesibilitas pelayanan dasar diwilayah tersebut.
Oleh karena itu Pemerintah Provinsi Riau harus memiliki alat bantu khusus yang mengkaji dan menganalisis serta memberikan rekomendasi rencana kebijakan kedalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dimana Seluruh Pemerintah Daerah harus memiliki gambaran yang utuh tentang kondisi kesejahteraan dan alokasi anggaran (APBD) dalam dimensi-dimensi yang berkaitan dengan pemenuhan pelayanan dasar yang dapat menjadi rujukan bagi Pemerintah Daerah dalam mengalokasikan anggaran belanja untuk pembangunan didaerah.
H.Edy Natar Berharap dalam upaya menanggulangi Kemiskinan dan mengurangi ketimpangan perlu dilakukan secara sinergis, baik antara Kementerian/Lembaga (K/L) di Pusat, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maupun Pemerintah dengan swasta/masyarakat.
“Salah satu upaya sinergi yang dapat dilakukan adalah dengan memastikan bahwa alokasi anggaran Pemerintah Daerah diarahkan pada permasalahan/isu pembangunan yang utama dan relevan didaerah” ungkapnya.
Selanjutnya, Jelas Wagubri yang perlu menjadi perhatian kita semua adalah upaya pencapaian target penurunan angka kemiskinan ekstrem yakni“0”persen pada tahun 2024. Sementara jumlah penduduk miskin ekstrim di Provinsi Riau pada Maret 2021 sebanyak 147,6Ribu Jiwa atau 2,1 persen. Pada tahun 2022, Kabupaten Rokan Hulu dan Kab. Kepulauan Meranti menjadi prioritas Nasional penanggulangan kemiskinan ekstrim.
“Upaya Pemerintah Daerah tentu dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang akurat serta data penerima bantuan di desa berupa Bantuan Sosial Tunai yang tidak termasuk dalam DTKS sebagai sasaran penanggulangan kemiskinan ekstrim” tutup Wagubri H.Edy Natar Nst.
Laporan : Muliarjo
