PEKANBARU, RIAUTERBARU.com – Pengurus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Riau merespons kemarahan Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil terhadap Kementerian Keuangan (Kemenkeu), terkait dana bagi hasil (DBH) minyak bumi dan gas (Migas). Sikap Adil itu dinilai sebagai kemarahan yang klimaks.
Menurut Wakil Ketua PDIP Riau Ruslan Tarigan, kemarahan Bupati Meranti itu terjadi karena melihat potret kemiskinan di kabupaten termuda di Riau tersebut. Kemarahan tersebut disebutnya sebagai pesan yang positif.
Selama 77 tahun Indonesia merdeka, lanjut Rusli, Meranti dinilai Adil tidak mendapatkan pembangunan sehingga terjadi kemiskinan ekstrem. Sementara di sisi lain, sumber daya alam Meranti diambil terus menerus.
“Pengembalian (ke Meranti) banyak kali birokrasinya, tentu dia (Adil) marah,” kata anggota DPRD Pekanbaru ini, Rabu (14/12/2022).
Ruslan menyatakan, Presiden Joko Widodo menyebut pembangunan di Indonesia dimulai dari pinggiran. Ini berbanding lurus dengan posisi Kepulauan Meranti yang berada di pinggir Republik Indonesia.
“Kemenkeu dalam hal ini seharusnya memberikan hal lebih, membangun garis depan Indonesia,” ujar Ruslan.
Terkait emosi Adil, bahkan langsung keluar ruangan usai berbicara dengan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Lucky Alfirman, di Pekanbaru, Ruslan menilai itu hanya sesaat.
“Tapi saya pikir ada pesan positifnya bahwasanya untuk meredam gejolak ini pembangunan harus dipercepat, disegerakan,” ulas Ruslan.
Ruslan meminta Kemenkeu harus cermat mengalokasikan keuangan ke daerah. Sebagaimana arahan dari Presiden Jokowi untuk lebih memperhatikan daerah pinggiran atau terluar dari Indonesia.
“Jangan sampai terjadi frustasi,” kata Ruslan.
Ruslan menerangkan, kemiskinan di Riau tidak hanya terjadi di Meranti. Pasalnya di sepanjang Sungai Siak, masih banyak daerah yang termasuk kategori miskin sehingga perlu perhatian Pemerintah Pusat.
Terkait keanggotaan Muhammad Adil di PDIP, Ruslan hanya mendengar kabar kalau mantan anggota DPRD Riau itu sudah bergabung. Hanya saja, Ruslan belum dapat memastikan.
“Karena saya belum melihat kartu anggotanya,” kata Adil.
Sewaktu mencalonkan diri menjadi bupati, Adil memakai perahu Partai Kebangkitan Bangsa. Belakangan, Adil menyatakan mundur dan mengutarakan niat bergabung dengan PDIP.
“Dulu memang PKB, memang waktu itu wakilnya diusung oleh PDIP,” ucap Ruslan.
Sebelumnya, Bupati Meranti memprotes ketidakadilan pembagian DBH di hadapan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Lucky Alfirman. Protes ini berlangsung dalam Rapat Koordinasi Nasional terkait Pengelolaan Pendapatan Belanja Daerah se-Indonesia di Pekanbaru beberapa waktu lalu.
Adil menyatakan kecewa karena pembagian DBH minyak untuk Kepulauan Meranti tidak sesuai. Padahal hasil minyaknya besar dan liftingnya naik.
Adil menyebut, tahun 2022 DBH minyak Kepulauan Meranti Rp 114 miliar, dengan hitungan minyak 60 dolar per barel.
“Sebelumnya Rp114 miliar, saat ini cuma Rp115 miliar, naiknya cuma Rp700 juta. Padahal minyak naik, lifting-nya, dengan asumsi 100 dolar per barel,” sebut Adil.
Adil mengaku sempat mengejar orang Kemenkeu sampai ke Bandung untuk mencari kejelasan soal pembagian DBH. Adil mengaku sudah bertemu dengan pihak Kemenkeu yang tidak berkompeten.
“Itu yang hadir apa staf tak tahulah, sampai saya ngomong waktu itu, ini orang keuangan isinya iblis atau setan,” kata Adil
Sumber : Rilis
